WTO Bersiap Hadapi Perselisihan Sektor Perikanan dan Pertanian

oleh

Menteri-menteri Perdagangan dari seluruh dunia diperkirakan akan menghadapi negosiasi alot pada Selasa (26/2) dalam pertemuan organisasi perdagangan dunia (WTO) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Pertemuan ini akan menjadikan sektor perikanan dan pertanian sebagai pusat perhatian.

Pembicaraan tertutup akan dilakukan pada hari kedua dari konferensi tingkat menteri ke-13 WTO, yang dijadwalkan akan berlangsung hingga Kamis, tetapi bisa jadi molor mengingat perbedaan pendapat yang ada.

Ada harapan kecil untuk terobosan besar, karena aturan WTO mensyaratkan konsensus penuh dari seluruh 164 negara anggotanya.

Namun kemajuan bisa saja dibuat terkait kesepakatan baru global dalam subsidi perikanan.

Setelah sebuah kesepakatan pada 2022 yang melarang subsidi yang berkontribusi pada penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur, WTO berharap akan menghasilkan paket kedua yang berfokus pada subsidi yang mendorong praktik penangkapan ikan melebihi kapasitas dan berlebihan.

Konferensi tingkat menteri WTO ke-13 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, 26 Februari 2024. (Foto: REUTERS/Abdel Hadi Ramahi)

“Kami mendekati titik itu. Ini pastinya adalah langkah yang bisa dilakukan,” kata sebuah sumber diplomatik.

“Dorongan terakhir membutuhkan sedikit kompromi, sedikit kemauan politik,” kata sumber yang tidak mau disebut namanya itu kepada kantor berita AFP. Ia menyebut bahwa sebuah kesepakatan yang potensial adalah sebuah “hasil yang sangat bagus”.

Kesepakatan yang dibuat pada 2022 belum juga memberikan dampak karena tidak cukup negara yang meratifikasinya.

Namun itu tetap dilihat sebagai pencapaian besar, menandai kesepakatan kedua yang dicapai seluruh anggota WTO sejak badan perdagangan global ini didirikan pada 1995, dan yang pertama yang berfokus pada perlindungan lingkungan.

Sejumlah negosiasi dalam beberapa bulan terakhir di markas WTO di Jenewa telah memungkinkan sebuah naskah rancangan (draft) dibawa ke kesepakatan sektor perikanan yang kedua.

Draft ini memuat larangan terhadap subsidi yang mempromosikan penangkapan ikan melebihi kapasitas dan berlebihan, kecuali jika tindakan ini dilakukan di dalam kerangka kerja mekanisme manajemen sumber daya perikanan yang berbasis pada kriteria keberlanjutan.

Naskah ini sejatinya akan memecah negara-negara anggota ke dalam tiga kelompok, dengan negara yang memberikan subsidi terbesar tunduk pada pengawasan yang lebih luas.

Draft kesepakatan ini memberikan fleksibilitas dan keuntungan bagi negara-negara berkembang.

Namun beberapa di antaranya – terutama India – menuntut konsesi, termasuk masa peralihan yang dianggap negara-negara lain terlalu lama. [ns/ka]

Sumber: www.voaindonesia.com