Parlemen Pakistan hari Minggu (25/6) menyetujui direvisinya anggaran pemerintah tahun 2023-2024 untuk memenuhi persyaratan Dana Moneter Internasional (IMF). Ini merupakan upaya terakhir untuk mengamankan pencairan lebih banyak dana talangan IMF.
IMF pada pertengahan Juni lalu menyampaikan ketidakpuasannya dengan anggaran awal Pakistan, dengan mengatakan masih ada kesempatan yang terlewatkan untuk memperluas pajak dengan cara-cara yang lebih progresif.
Anggaran yang direvisi itu disetujui sehari setelah Menteri Keuangan Ishaq Dar memperkenalkan pajak baru dan pemotongan belanja.
Ketua DPR Raja Pervaiz Ashraf dalam siaran langsung televisi hari Minggu mengatakan “RUU keuangan telah disahkan.”
Dengan cadangan mata uang yang hampir tidak cukup untuk menutupi impor satu bulan, Pakistan menghadapi krisis neraca perdagangan yang akut. Para analis memproyeksikan jika dana IMF tidak segera masuk maka krisis ini dapat dengan cepat bergulir menjadi gagal bayar utang.
Masih ada lima hari lagi sebelum Fasilitas Perpanjangan Dana (Extended Fund Facility atau EEF) bernilai US$6,5 miliar yang disepakati pada tahun 2019 berakhir pada 30 Juni nanti. IMF masih harus mengkaji apakah akan melepas sebagian dari US$2,5 miliar dana talangan yang tertunda ke Pakistan sebelum tenggat tersebut. Tahap pencairan itu telah terhenti sejak November 2022 lalu.
Dar pada hari Sabtu (24/6) juga mengumumkan sejumlah perubahan lain, termasuk menaikkan pungutan minyak dan pencabutan semua pembatasan impor, yang telah menjadi salah satu perhatian utama IMF sebagai bagian dari langkah pengetatan fiskal.
Revisi anggaran itu dilakukan setelah Perdana Menteri Shehbaz Sharif melangsungkan pertemuan dengan Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva di sela-sela KTT Pembiayaan Global di Paris minggu lalu, yang diikuti dengan pembicaraan virtual selama tiga hari secara maraton di antara kedua belah pihak.
Berdasarkan kajian kesembilan EFF bernilai US$6,5 miliar – yang dirundingkan awal tahun ini – Pakistan telah berjuang keras mengamankan dana talangan IMF yang sangat penting untuk membuka pembiayaan bilateral dan multilateral lain bagi negara yang dililit utang itu. [em/jm]
Sumber: www.voaindonesia.com
