KSSK: Sistem Keuangan Indonesia Stabil

oleh

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan di tengah ketidakpastian global, stabilitas sistem keuangan Indonesia pada kuartal kedua tahun ini tetap stabil.

“Perkembangan ini seiring dengan kondisi perekonomian dan sistem keuangan domestik yang resilien serta didukung koordinasi KSSK,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers, di Jakarta, Selasa (1/8).

Sri Mulyani memastikan kestabilan perekonomian dalam negeri meskipun Dana Moneter Internasional IMF merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 2,8 persen menjadi 3 persen. Ia juga menyebut pertumbuhan ekonomi Amerika dan beberapa negara maju lain yang juga lebih baik dibanding proyeksi sebelumnya.

Faktor Risiko

Meski begitu, Sri Mulyani menekankan beberapa faktor yang patut diwaspadai yakni risiko tertahannya konsumsi dan investasi di sektor properti di China, serta tekanan inflasi di negara maju yang masih cukup tinggi karena dipengaruhi perekonomian yang lebih kuat dan pasar tenaga kerja yang ketat.

“Hal ini diprakirakan akan mendorong kenaikan lebih lanjut suku bunga kebijakan moneter di negara maju, termasuk Federal Funds Rate (FFR). Perkembangan tersebut menyebabkan aliran modal ke negara berkembang akan lebih selektif dan meningkatkan tekanan nilai tukar di negara berkembang, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan respons kebijakan untuk memitigasi risiko rambatan global,” jelas Menkeu.

Rapat berkala ke-III Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) di Kantor OJK, Gedung Radius Prawiro, Kompleks Bank Indonesia, Jakarta. (Facebook/smindrawati)

Pemerintah, tambahnya, meyakini perekonomian domestik masih dapat menopang dampak rambatan dari ketidakpastian perekonomian global tersebut. Ia mencontohkan perekonomian nasional pada triwulan-I 2023 masih cukup kuat karena ditopang oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, dan ekspansifnya tren manufaktur Indonesia yang dibuktikan dengan meningkatnya level PMI manufaktur dari 52,5 pada bulan Juni, ke 53,3 pada Juli.

Ditambahkannya, walaupun investasi bangunan cenderung stagnan, namun investasi non bangunan terindikasi ekspansif. Hal tersebut, kata Menkeu sejalan dengan kinerja ekspor yang positif dan berlanjutnya hilirisasi.

“Sementara secara spasial, pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh pertumbuhan wilayah Kalimantan dan Jawa yang masih kuat sejalan dengan terjaganya permintaan domestik. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2023 diprakirakan dapat mencapai kisaran 5,0-5,3%,” paparnya.

Dari sisi inflasi, tercatat bahwa levelnya sudah kembali pada sasaran yang cenderung lebih cepat dari perkiraan pemerintah. Indeks Harga Konsumen (IHK), jelas Menkeu turun dari 4,97 persen menjadi 3,52 persen secara tahunan pada triwulan-I 2023. Dengan begitu, level inflasi tersebut masuk kembali dalam sasaran tiga persen plus minus satu persen. Selain itu, inflasi inti juga terus melambat menjadi 2,58 persen secara tahunan.

“Kembalinya pergerakan inflasi ke dalam sasaran sebagai hasil positif dari konsistensi bauran kebijakan fiskal sebagai shock absorber dan kebijakan moneter, serta eratnya sinergi pengendalian inflasi pangan antara BI dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Dengan perkembangan tersebut, inflasi diprakirakan dapat tetap terkendali dalam kisaran 3,01 persen pada sisa tahun 2023 dan 2,51 persen pada 2024,” tegasnya.

Stabilnya Konsumsi Dalam Negeri dan Belanja Pemerintah Jadi Kekuatan Ekonomi Indonesia

Pengamat ekonomi di Universitas Brawijaya Prof. Chandra Prananda mengakui kekuatan perekonomian Indonesia ada pada konsumsi dalam negeri dan belanja pemerintah. Itu sebabnya pemerintah sangat menjaga level inflasi jangan sampai melebihi target yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Selain itu, Chandra menilai pemerintah sangat ulet mencari investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, dan sejauh ini cukup banyak investor yang tertarik dan ini mengindikasikan bahwa Indonesia masih dipandang menarik di mata investor.

Meski demikian Chandra menggarisbawahi jika ingin menggapai Indonesia emas di tahun 2045 atau ingin menjadi negara maju kelak, maka struktur perekonomian yang mengandalkan konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah harus diubah. Apabila tidak, maka Indonesia akan terjebak sebagai negara berkembang saja.

“Sebenarnya kalau kita lihat masa depan kita, kita bicara 2045 misalkan, di situ dikatakan income per kapita kita diharapkan USD23,000 per kapita tahun 2045, kemudian kita menjadi kekuatan ekonomi nomor empat dunia. Itu bisa dicapai syaratnya, pertumbuhan ekonomi tahunan harus enam persen, bukan lima. Kalau kita ingin enam persen, kita harus bertransformasi ekonomi. Sektor industri kita saat ini terus menurun sharenya kepada PDB nasional. Industri harus bangkit,” ungkap Chandra.

Saat ini, sektor industri Indonesia terhadap PDB nasional masih di bawah 30 persen. Menurutnya, jika perekonomian Indonesia ingin tumbuh di atas lima persen maka setidaknya sektor Industri harus mencapai 30 persen dari total PDB. “Kalau kita perhatikan ekonomi yang berbasis konsumsi itu tidak bisa ada lompatan, ya akan gitu-gitu saja,” tambahnya.

Selain itu, katanya, negara dengan struktur perekonomian seperti itu selalu memberikan subsidi, seperti halnya Indonesia yang memberikan subsidi BBM. Namun sayangnya subsidi tersebut seringkali tidak tepat sasaran. Maka dari itu, Chandra menekankan, pemerintah harus mulai mengubah struktur perekonomian nasional dengan meningkat sektor industri.

“Kalau sektor industri sudah mulai bangkit di atas 30 persen dari PDB, itu saya yakin berubah ekonomi kita. Kalau sudah ada pergeseran itu berarti kita sudah masuk masyarakat industri, berarti masalah pengupahan sudah bagus,” pungkasnya. [gi/em]

Sumber: www.voaindonesia.com