Investasi di IKN Nyaris Tembus Rp50 Triliun

oleh

Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menegatakan total investasi yang masuk ke calon ibu kota baru Indonesia sudah mencapai Rp49,6 triliun. Akankah investasi baru ini memperlancar kelanjutan pembangunan IKN di tangan presiden terpilih nanti?

Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono melaporkan nilai investasi yang sudah masuk untuk pembangunan mega proyek IKN, di Penajam Paser Utara, di Kalimantan Timur mencapai Rp49,6 triliun.

“Kita ketahui bahwa sudah ada lima kali groundbreaking dengan nilai mendekati Rp50 triliun, tepatnya Rp49,6 triliun. Sudah ada kira-kira 32 institusi yang sudah melaksanakan groundbreaking ke lima,” ungkap Bambang yang ditemui usai Rapat Internal dengan Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/3).

Bambang menjelaskan segera setelah peletakan batu pertama, pihaknya akan segera melanjutkan pembangunan yang sejalan dengan pembangunan infrastruktur yang telah dibangun oleh Kementerian PUPR, sehingga diharapkan ekosistem kehidupan di sana akan bisa tercipta dengan cepat.

“Kita lihat juga bahwa investasi ini sesegera mungkin kita realisasikan di lapangan, sehingga ekosistem tadi terbentuk. Jadi, di samping Istana, kemudian kantor-kantor menteri, infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR dan sebagainya tentu akan ada juga fasilitas publik sehingga kota itu akan bisa menjadi kota yang memang layak huni dan dicintai,” jelasnya Bambang.

Genjot Investasi di IKN, Jokowi Siap Tetapkan Penanggungjawab dan Percepatan Penetapan Status Lahan

Sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono justru mengatakan Presiden Jokowi kerap menerima keluhan dari investor terkait dengan kelambatan prosedur menanam investasi atau birokrasi yang dinilai terlalu berbelit-belit.

Tidak ingin investor kabur, Presiden Jokowi pun memberikan dua arahan. Basuki mengatakan pertama, pemerintah akan menyiapkan seorang penanggung jawab (person in charge/PIC) untuk setiap investor. Tugas PIC tersebut adalah untuk menangani dan membantu investor dalam berinvestasi di IKN.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) menjawab pertanyaan wartawan seusai Rapat Internal dengan Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/3).(Foto: Setpres RI)

“Jadi apakah satu PIC untuk satu investor, apakah satu PIC untuk lima investor, atau satu PIC untuk 10 investor sehingga investor bisa komunikasi intens dengan pejabat IKN,” jelas Basuki.

Kedua, Presiden Jokowi meminta dilakukan percepatan penetapan status lahan untuk investor. “Tanahnya dijual, harganya ditetapkan oleh Otorita asal tidak melanggar aturan. Jadi Pak Presiden ingin kita kerja cepat tapi tidak melanggar aturan,” jelasnya.

Infrastruktur utama di IKN seperti fasilitas air bersih, bandara dan juga jalan tol, diproyeksikan akan rampung pada Juni-Juli 2024. “Makanya nanti 17 Agustusan Insya Allah bisa dilakukan di sana, dan beliau akan berkantor di sana juga,” kata Basuki.

Bagaimana Kelanjutan Pembangunan IKN Pasca Pilpres?

Pakar Tata Kota di Universitas Trisakti Nirwono Yoga masih meragukan kelanjutan pembangunan IKN, meskipun Pemilu Presiden 2024 berjalan dengan lancar. Alasan utamanya karena investor biasanya tidak terlalu tertarik dengan ibu kota pemerintahan. Selain karena jumlah penduduknya terbatas, interaksi sosial hanya “hidup” pada waktu-waktu tertentu saja.

“Yang menjadi pertanyaan, di mana-mana kalau namanya kota pemerintahan itu tidak akan menarik buat investor, karena kultur hidup pemerintahan itu, bukan konteksnya kota yang bisa dikatakan kota yang hidup, karena kita tahu kalau begitu investor melihat kehidupan nyata nanti sebagian besar orang yang tinggal di situ adalah ASN, maka pada jam-jam tertentu mereka tidak mungkin berkeliaran di mall, di kafe,” ungkap Nirwono.

“Jadi, investor akan berpikir, bentuk investasi apa yang akan mereka tanamkan di situ, karena mereka harus berhitung berapa investasi yang akan ditaruh di situ, kemudian berapa lama mereka akan memperoleh keuntungan,” imbuhnya.

Ditambahkannya, belajar dari negara-negara lain, sebuah ibu kota pemerintahan sedianya dibangun dengan anggaran penuh dari pemerintah. Ini dikarenakan faktor keamanan dan kerahasiaan negara yang tidak bisa diketahui oleh banyak pihak.

“Maksud saya pemerintah membangun kota pemerintahan, tetapi yang pemerintah lakukan adalah mendorong investasi untuk datang ke kota pemerintahan. Itu kan menjadi kontradiksi. Karena idealnya, sebuah kota pemerintahan harusnya full oleh APBN, baru nanti kota-kota pendukung yang akan dibangun bisa menjadi kota komersial yang memang dikhususkan untuk investor. Kalau yang saya lihat justru kota pemerintahan malah di obral, itu yang menurut saya menjadi salah kaprah,” jelasnya.

Pakar tata kota ini juga ragu dengan kelanjutan pembangunan IKN di tangan capres Prabowo Subianto yang sejauh ini diproyeksikan memenangkan pemilu dan menjadi presiden mendatang. Pasalnya, Prabowo-Gibran dari sejak awal selalu menggaungkan program unggulannya berupa makan siang gratis yang menelan anggaran hingga Rp400 triliun per tahun. Sementara anggaran yang dibutuhkan untuk membangun IKN mencapai Rp466 triliun.

Nirwono Yoga menilai akan ada persoalan pelik dalam hal alokasi anggaran.

“Nanti itu akan terlihat, apakah pembangunan itu akan berjalan dengan lancar atau tidak dalam lima tahun ke depan. Karena PR berikutnya adalah soal penganggaran. Kalau kita lihat sekarang saja Pak Prabowo sudah ancang-ancangnya untuk program makan siang gratis,” tuturnya.

“Kalau tadi masalah dana ternyata dengan angka yang sama, pemerintah (baru) akan menghabiskan dana yang besar itu hanya untuk makan siang gratis dalam waktu satu tahun. Itu yang surprise, sementara IKN sejak awal dibilang hanya 20 persen, Presiden Jokowi sampai kemana-mana, sampai boleh kita katakan memohon bantuan untuk membangun IKN. Berarti di sini terlihat ada ketidakpercayaan dalam hal pembangunan IKN dengan mengandalkan penuh dari APBN sebagai sumber dana pembangunan pusat pemerintahan,” pungkasnya. [gi/em]

Sumber: www.voaindonesia.com