Di Ambang Penutupan Operasi Pemerintah, DPR AS Gagal Sepakati RUU Anggaran Federal

oleh

Fraksi Republik di Dewan Perwakilan Rakyat AS gagal meloloskan kebijakan anggaran belanja jangka pendek hari Jumat (29/9), sehingga meningkatkan kemungkinan penutupan operasi pemerintah federal saat dana anggaran pemerintah habis pada hari Minggu, 1 Oktober.

Ketua DPR Kevin McCarthy mengatakan pada Jumat bahwa meloloskan kesepakatan pendanaan jangka pendek sangat penting untuk menjaga keamanan di perbatasan AS-Meksiko dan akan memberikan waktu penting bagi anggota parlemen untuk menegosiasikan prioritas pengeluaran pemerintah. Namun langkah tersebut dikalahkan oleh anggota Partai Republik yang paling konservatif.

“Presiden Biden dan anggota Kongres dari Partai Demokrat terus mengabaikan (keamanan) perbatasan dan mengabaikan para pemimpin mereka sendiri. Itulah sebabnya saya mengajukan tindakan sementara yang akan mendanai pemerintah dan mengamankan perbatasan. Presiden tidak bisa lagi mengabaikan masalah yang sudah dia buat,” kata McCarthy kepada wartawan di Capitol Hill pada hari sebelumnya.

Ketua DPR AS Kevin McCarthy dari Partai Republik, berbicara kepada wartawan menjelang tenggat waktu untuk mencegah penutupan sebagian operasi pemerintah di Gedung Capitol di Washington DC, 28 September 2023.

Namun, resolusi anggaran jangka pendek (usulan MCCarthy, red.) itu dikalahkan dengan perolehan suara 232-198 dengan 20 anggota DPR Partai Republik bergabung dengan oposisi Demokrat yang bersatu.

Sekalipun suatu rancangan undang-undang disetujui oleh DPR yang mayoritas anggotanya adalah Partai Republik, kecil kemungkinannya untuk lolos di Senat yang mayoritas anggotanya Partai Demokrat. Anggota parlemen masih berselisih mengenai besaran anggaran AS untuk 12 bulan ke depan, kelanjutan bantuan bagi Ukraina untuk melawan Rusia, kontrol imigrasi di perbatasan AS-Meksiko, dan program kesejahteraan sosial untuk membantu warga Amerika yang miskin.

“Mereka mencoba resolusi partisan yang berkelanjutan dan mereka gagal,” kata pemimpin Partai Demokrat di DPR Hakeem Jeffries kepada wartawan setelah pemungutan suara Jumat (29/9).

“Dan tidak ada jalan keluar dari “perang saudara” (di internal) Partai Republik ini. Satu-satunya jalan ke depan adalah bermitra dengan Partai Demokrat di DPR secara bipartisan. Dan kami siap melakukan hal itu.”

Senat yang dikuasai Partai Demokrat sedang menyusun rencana pendanaan tujuh minggu yang akan membuat pemerintah tetap terbuka hingga pertengahan November guna memberikan lebih banyak waktu kepada anggota parlemen untuk menetapkan tingkat pengeluaran hingga September 2024. Undang-undang bipartisan mengalokasikan $6 miliar sebagai bantuan tambahan untuk perang. di Ukraina dan untuk bantuan bencana di Amerika Serikat, dua hal yang menjadi tantangan bagi kaum konservatif di DPR AS.

Instansi-instansi pemerintah federal pada Kamis (28/9) pagi mulai memberi tahu para pekerja mereka bahwa penutupan pemerintah mungkin akan segera terjadi.

Penutupan operasi pemerintah yang disengaja

Shalanda Young, direktur Kantor Manajemen dan Anggaran, mengatakan kepada wartawan Gedung Putih pada Jumat (29/9) bahwa penutupan pemerintahan dapat merugikan perekonomian AS sebesar $26 miliar.

“Harapannya adalah selama penutupan (pemerintah), jika hal itu terjadi, perekonomian akan mampu mengurangi kerugian PDB (produk domestik bruto) pada kuartal berikutnya. Jadi, ini mungkin bukan kerugian permanen, tapi mengapa harus mempertaruhkan perekonomian kita dengan penghentian produksi? Semua masalah dalam satu konferensi di Kongres,” ujarnya.

Pemimpin Senat dari Partai Republik, Mitch McConnell, memperingatkan anggota parlemen awal pekan ini tentang dampak buruk dari penutupan sebagian pemerintahan, terutama adalah kesulitan dalam mengendalikan masuknya migran di perbatasan selatan negara itu dengan Meksiko.

“Menutup (operasi) pemerintahan tidak seperti memencet tombol jeda (pause),” kata McConnell di Senat pada Kamis.

“Ini bukanlah selingan yang memungkinkan kita melanjutkan apa yang kita tinggalkan. Ini adalah proposisi yang sangat berbahaya. Dan alih-alih memberikan hasil kebijakan yang berarti, hal ini justru akan menunda kemajuan penting yang telah dicapai dalam sejumlah isu utama dan menyeret (pemerintahan) ke belakang.”

Jika kesepakatan pendanaan jangka pendek tidak dapat dicapai, lebih dari 4 juta personel militer AS dan pegawai pemerintah tidak akan dibayar, meskipun layanan penting seperti kontrol lalu lintas udara dan titik masuk resmi perbatasan akan tetap dikelola. Pensiunan mungkin tidak menerima pembayaran bulanan pemerintah tepat waktu untuk membayar tagihan dan membeli bahan makanan, dan taman nasional mungkin ditutup.

Penutupan tersebut telah terjadi empat kali dalam satu dekade terakhir di AS, tetapi sering kali hanya berlangsung satu atau dua hari hingga anggota parlemen mencapai kompromi untuk memulai kembali operasi pemerintah sepenuhnya. Namun, salah satu penutupan pemerintahan yang terjadi pada masa pemerintahan mantan presiden Donald Trump berlangsung selama 35 hari karena ia gagal mencari dana untuk membangun tembok di sepanjang perbatasan AS-Meksiko.

“(Penutupan pemerintah) ini memang terlihat kekacauan besar, tetapi bukan hal yang pertama kali terjadi,” Todd Belt, direktur sekolah manajemen politik di Universitas George Washington, mengatakan kepada VOA.

“Ada harga (mahal) yang harus dibayar di sini. Tapi itulah harga demokrasi. Terkadang memang terlihat sangat berantakan. Namun pada akhirnya, biasanya Anda mendapatkan suatu kompromi.”

Presiden Joe Biden bertemu dengan Ketua DPR Kevin McCarthy untuk membahas batas utang AS, di Ruang Oval Gedung Putih, di Washington, 22 Mei 2023 (foto: dok).

Presiden Joe Biden bertemu dengan Ketua DPR Kevin McCarthy untuk membahas batas utang AS, di Ruang Oval Gedung Putih, di Washington, 22 Mei 2023 (foto: dok).

McCarthy mencapai kesepakatan pada Mei dengan Presiden Partai Demokrat Joe Biden mengenai tingkat pengeluaran untuk tahun fiskal 2024. Namun, sebuah faksi kecil dari Partai Republik yang konservatif menolak kesepakatan tersebut dan sekarang menuntut pemotongan belanja federal yang lebih besar.

Kesepakatan McCarthy-Biden tersebut menyerukan kelonggaran belanja federal sebesar $1,59 triliun pada tahun fiskal 2024, namun beberapa anggota Kaukus Kebebasan DPR menuntut pemotongan $120 miliar dari anggaran tersebut serta kontrol perbatasan yang lebih ketat.

Pemotongan tersebut hanya merupakan bagian yang relatif kecil dari keseluruhan anggaran pemerintah federal sebesar $6,4 triliun dan tidak akan mempengaruhi pembayaran pensiun atau asuransi kesehatan yang disediakan pemerintah untuk warga lanjut usia di Amerika.

Perlu dukungan suara anggota DPR Partai Demokrat

Rencana belanja jangka pendek Senat AS hingga pertengahan November bisa saja mendapat persetujuan di DPR, tetapi hanya bisa terjadi melalui suara gabungan dari Partai Republik dan Demokrat (bipartisan). Namun, hal ini akan membahayakan posisi McCarthy sebagai ketua DPR.

“Banyak dari anggota Partai Republik sayap kanan yang menentang kesepakatan atau bipartisan apa pun kemungkinan besar tidak akan mendapatkan apa yang mereka inginkan, karena mereka terus menuntut lebih banyak,” kata Belt kepada VOA.

“Pada akhirnya, saya pikir McCarthy harus membuat kesepakatan dengan anggota DPR dari Partai Demokrat untuk meloloskan kesepakatan ini. Dan jika dia melakukan hal itu – dan dia melakukannya sekali untuk menetapkan batas pengeluaran federal – ketika dia melakukan negosiasi awal anggaran ini, para anggota Partai Republik tersebut akan sangat marah padanya. Mereka akan marah kepadanya (McCarthy) lagi.”

Biden memberikan pernyataan kepada sekelompok donor pada acara penggalangan dana di San Francisco pada Rabu (27/9).

“Saya pikir Ketua DPR AS (McCarthy) sedang membuat pilihan antara [mempertahankan] jabatannya sebagai Ketua DPR dan kepentingan (rakyat) Amerika,” sindirnya. [pp/ft]

Sumber: www.voaindonesia.com