China Turunkan Bunga Pinjaman Kereta Cepat

oleh

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam jumpa pers di kantornya di Jakarta, Senin (10/4) mengatakan dirinya masih ingin melobi CDB agar bersedia menurunkan lagi bunga pinjaman yang telah disepakati sebesar 3,4 persen. Jumlah pinjaman dari CDB senilai US$564 juta.

“Kemarin sudah dia (CDB) mau turun dari empat persen (menjadi 3,4 persen), tapi kita masih angkanya itu pengen lebih rendah lagi. Tawaran pertama 3,4 (persen) tapi kita masih pengen lagi lebih rendah kalau masih bisa,” kata Luhut.

Luhut menambahkan negosiasi mengenai bunga pinjaman dengan China tersebut ditargetkan selesai pekan ini.

Pada keterangan pers itu, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto menjelaskan perundingan juga membahas mengenai masa pinjaman sekitar 30 sampai 40 tahun.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Septian Hario Seto. (Foto: Courtesy/Kemenko Marves)

“Kalau kita bisa bayar 30 tahun, untuk apa diperpanjang 40 tahun, karena kan kita bayar bunga terus. Kita minta range-nya 30 sampai 40 tahun,” ujar Seto.

Menurut Seto, Indonesia masih melakukan negosiasi agar bisa memperoleh grace periode pembayaran utang sekitar 10 sampai 15 tahun. Grace periode adalah periode waktu yang diberikan pada pinjaman di mana peminjam tidak perlu membayar uang kepada penerbit pinjaman, dan peminjam tidak dikenai denda karena tidak membayar.

Terkait konsesi, Luhut tidak mempermasalahkan berapa puluh tahun konsensi akan diberikan karena pemilik saham mayoritasnya adalah Indonesia bukan China.

Luhut menjelaskan kereta api cepat Jakarta-Bandung diharapkan mulai beroperasi pada 18 Agustus tahun ini, sebagai hadiah ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-78. Dia menambahkan uji coba operasional kereta cepat itu diperkirakan bulan depan. Menurutnya, pemerintah ingin ada petinggi China menghadiri peresmian kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut.

Dia menekankan prinsip kerja sama Indonesia itu adalah saling percaya dan saling menguntungkan. Dia menambahkan pimpinan China meyakini kerjasama antara kedua negara akan memberikan kesejahteraan bagi lebih banyak rakyat di kedua negara dan menjaga stabilitas di kawasan.

Pengamat China dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Rudolf Yuniarto kepada VOA menjelaskan kerjasama proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur di dalam negeri.

Di lain pihak, China memiliki kemampuan teknologi dan finansial untuk mendukung proyek tersebut. Namun dia menilai timbul masalah dalam praktek kerja sama itu.

“Mungkinkah kita terjebak masuk ke dalam jebakan utang. Kan dana-dananya dari konsorsium yang dibangun oleh pihak China dan penyertaan modal dalam negeri. Itu semua utang. Kalau utang kan beban. Pertanyaannya siapa yang akan menanggung beban ini,” ujar Rudolf.

Dalam konteks politik, dia menilai pilihan Presiden Joko Widodo untuk menggandeng China cukup baik. Sebab untuk saat ini yang paling rasional memberikan kemudahan-kemudahan dalam hal teknologi, finansial, dan kecepatan untuk merampungkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung adalah China.

Tapi Rudolf menilai perencanaannya tidak matang, yakni ada persoalan-persoalan yang tidak diperhitungkan kemudian muncul belakangan. Dia mencontohkan kenaikan harga tanah.

Menurutnya, kasus kereta cepat ini menunjukkan pemenuhan ambisi politik lebih penting ketimbang kebutuhan mendasar dari kepentingan transportasi sendiri, terkait mobilitas manusia dan barang.

Biaya Kereta Cepat Bengkak Menjadi Rp 18,6 Triliun

Sebelumnya. Pemerintah mengungkapkan telah terjadi kenaikan biaya proyek Kereta Cepat-Jakarta Bandung. Untuk itu, pemerintah tengah menegosiasikan pinjaman atau utang dari CDB (Bank Pembangunan China).

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara II Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan kenaikan biaya proyek kereta cepat tersebut dalam rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat pada 13 Februari lalu. Dia menyebut kenaikan biaya yang disepakati dengan pemerintah China sebesar US$ 1,2 miliar atau sekitar Rp 18,6 triliun. [fw/lt]

Sumber: www.voaindonesia.com