APBN Surplus Rp22,8 triliun per 15 Maret 2024

oleh

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan kinerja APBN berjalan dengan cukup baik. Hal tersebut, katanya,ditandai dengan surplus APBN per 15 Maret 2024 yang mencapai Rp22,8 triliun atau 0,1 persen dari produk domestik bruto (PDB).

“Posisi APBN masih mengalami surplus Rp22,8 triliun atau 0,1 persen dri PDB,” ungkap Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Senin (25/3).

Laporan Pendapatan Negara s/d 15 Maret 2024, Kementerian Keuangan RI. (Facebook/smindrawati)

Ia menjelaskan pendapatan negara tercatat sebesar Rp493,2 triliun atau setara dengan 17,6 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp2.802,3 triliun. Meski begitu, pendapatan negara ini terkoreksi 5,4 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu (year on year/yoy).

Adapun pendapatan negara yang bersumber dari pajak mencapai Rp399,4 triliun, yang terdiri dari penerimaan pajak Rp342,9 triliun, bea dan cukai Rp56,5 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mencapai Rp93,5 triliun dan adanya hibah Rp0,2 triliun.

“Penerimaan pajak kita agak mengalami tekanan, karena harga komoditas yang menurun mulai dari tahun lalu. Dan ini berarti perusahaan-perusahaan kemudian meminta restitusi karena pembayaran massalnya mungkin lebih tinggi dibandingkan apa yang akan mereka laporkan pada April nanti. sehingga dengan restitusi, nettonya mengalami tekanan penerimaan pajak kita. Namun kalau dari sisi pertumbuhan bruto kalau belum dikurangi restitusi kita masih tumbuh 5,7 persen,” jelasnya.

Laporan Belanja Negara s/d 15 Maret 2024, Kementerian Keuangan RI. (Facebook/smindrawati)

Laporan Belanja Negara s/d 15 Maret 2024, Kementerian Keuangan RI. (Facebook/smindrawati)

Berbeda dengan pendapatan negara yang terkoreksi, belanja negara mengalami kenaikan yang cukup tinggi.

Realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp470.3 triliun atau 14,1 persen dari pagu anggaran. Angka tersebut melonjak 18,2 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Dengan begitu, kata Menkeu, APBN mencatatkan surplus keseimbangan primer sebesar Rp132,1 triliun. Keseimbangan primer sendiri adalah total pendapatan negara dikurangi anggaran belanja negara, di luar pembayaran bunga utang.

Sentimen Eksternal

Dalam kesempatan ini mantan Managing Director World Bank ini menekankan sentimen global masih akan berpengaruh cukup signifikan terhadap kesehatan APBN dan perekonomian tanah air. Menkeu Sri memaparkan beberapa faktor eksternal tersebut di antaranya kondisi perekonomian dari berbagai negara maju seperti Amerika Serikat yang perekonomiannya relatif mulai resilien meskipun ada peningkatan tingkat suku bunga yang cukup tinggi dalam jangka waktu yang cepat.

Selanjutnya adalah pelemahan ekonomi dari Republik Rakyat China (RRT) serta kondisi geo politik dalam hal ini perang yang tidak kunjung usai.

“Kita melihat bahwa geopolitik ini, akan menjadi faktor yang masih sangat dominan, karena geopolitik termasuk perang, itu biasanya terjadi begitu saja, tidak ada peringatan dan dampaknya langsung kepada perekonomian dunia. Ini yang perlu kita waspadai,” jelasnya.

Menkeu Sri menekankan, APBN masih dilihat sebagai instrumen yang bisa diandalkan untuk menjaga perekonomian dan untuk menjalankan program-program prioritas nasional pemerintah. Dengan begitu, katanya, pihaknya akan terus mewaspadai berbagai risiko dari global yang dapat membayangi kondisi perekonomian nasional dan pelaksanaan APBN.

“Beberapa hal seperti geopolitik, kebijakan suku bunga, kinerja ekonomi negara-negara maju, isu perubahan iklim, digital technology, aging population, itu semuanya akan menjadi faktor yang harus kita terus amati dan kita harus jaga, agar pengaruhnya kepada ekonomi kita bisa kita mitigasi,” tegasnya.

Tekanan di APBN

Ekonom CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan kecenderungan adanya surplus anggaran di awal tahun ini dipengaruhi oleh dua faktor utama. Pertama katanya dari penerbitan surat utang yang dilakukan oleh pemerintah pada akhir tahun. Dengan begitu, katanya, ada front loading utang yang digunakan untuk belanja di awal tahun ini. Faktor kedua adalah adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dari tahun lalu yang juga digunakan untuk belanja di awal tahun.

“Jadi, apa yang terjadi sampai akhir tahun? Belanja perlindungan sosialnya diperkirakan akan terus naik, dan akan menjadi tekanan anggaran. Di sisi lain, ada isu dari pembiayaan untuk bunga utang karena belum ada kabar dari bank sentral Amerika akan menurunkan suku bunga atau tidak. Artinya ada beban pembayaran bunga utang lebih dari Rp480 triliun harus dibayar di 2024. Dan tentunya itu salah satu yang menjadi beban bagi APBN dari sisi belanja,” ungkap Bhima.

Sementara dari penerimaan negara, yaitu pajak, diyakini juga akan cukup terkoreksi sampai akhir tahun. Dengan jatuhnya harga komoditas seperti pertambangan dan perkebunan maka sektor ini tidak bisa terlalu diandalkan untuk penerimaan negara.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira. (Foto: VOA)

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira. (Foto: VOA)

“Efeknya adalah dari penerimaan negara baik PNBP, kemudian dari BUMN, yang bergerak di sektor komoditas seperti tambang, perkebunan, itu tidak bisa diharapkan menjadi penopang penerimaan negara. Pajak bagaimana? Pajak ini sekarang tekanan dari kelas menengahnya cukup besar terutama dari harga pangan yang naik. Jadi itu pengaruh juga ke konsumsi rumah tangga dan penerimaan pajak,” jelasnya.

Bhima pun memperkirakan defisit anggaran negara akan mulai melebar. Selain itu yang menjadi perhatiannya adalah transisi dari pemerintahan Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto, mengingat banyak program prioritas, seperti program makan siang gratis, serta melanjutkan program yang belum selesai di era Jokowi akan menjadi tekanan yang tidak baik bagi APBN ke depan.

Untuk menjaga kesehatan APBN, kata Bhima, yang bisa dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah mulai melakukan pemangkasan anggaran yang kurang penting, seperti perjalanan dinas dan rapat-rapat. Selain itu, Bhima menyarankan untuk memulai proses renegosiasi utang. Ia mencontohkan adanya kemungkinan beberapa utang untuk bisa ditukar dengan program konservasi hutan.

“Dari segi penerimaan pajak sebenarnya banyak yang bisa dikejar. Yang sudah jelas aturannya ada adalah pajak karbon, yang bisa diprioritaskan untuk dijalankan karena sudah ada aturannya. Lalu perluasan objek cukai. Jadi itu juga aturannya sudah ada, tinggal keberanian untuk memperluas objek barang kena cukai baru, misalkan makanan dan minuman manis, yang punya dampak bagi kesehatan masyarakat,” pungkasnya. [gi/ab]

Sumber: www.voaindonesia.com